PERNYATAAN SIKAP SERIKAT MAHASISWA (SEMA) PARAMADINA TERKAIT DENGAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

Berikut ini adalah hasil kajian komperehensif dan hasil diskusi “Implikasi Kenaikan harga Bahan bakar Minyak ( BBM ) bagi Perekonomian Indonesia” yang diadakan Rabu (28/3) oleh Serikat (SEMA) Mahasiswa Paramadina. 

Apa alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM?

Membengkaknya jumlah subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat naiknya harga minyak dunia. Dalam menghitung APBN 2012, pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 90 per barel sebagai patokan. Kenyataannya, selama Februari rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah US$ 122,17 per barel. Sedangkan konsumsi solar dan premium juga meningkat dari 35,8 juta kiloliter pada 2010 menjadi 38,5 juta kiloliter pada 2011 lalu. Akibatnya, subsidi untuk solar dan premium sepanjang 2012 akan melonjak dari Rp 123,6 triliun menjadi 191,1 triliun. Jika harga minyak dunia terus naik, subsidi akan membengkak diluar kemampuan anggaran negara. Padahal, pengeluaran akan lebih bermanfaat bila dipakai untuk keperluan lain seperti pembangunan jalan, jembatan, dermaga, atau pelayanan pendidikan.

Masyarakat yang kurang mampu akan menikmati manfaat lebih besar jika harga premium dan solar lebih tinggi. Sebab masyarakat kurang mampu bukan konsumen premium maupun solar yang terbesar. Pemerintah SBY juga senantiasa menyebutkan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena 77% konsumsi BBM bersubsidi digunakan oleh kelas menengah ke atas atau yang memiliki mobil pribadi. Sehingga asumsi yang dibangun pemerintah atas kenaikan BBM agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Harga jual solar dan premium yang terlalu rendah dibanding harga diluar negeri juga cenderung mendorong penyelundupan dan penyelewengan solar dan premium yang seharusnya diperuntukkan konsumen dalam negeri. Mereka yang mendapatkan manfaat dari subsidi adalah para penyelundup dan penyeleweng.

Penerimaan dari migas semakin kecil karena produksinya menurun sementara subsidinya justru makin meningkat karena konsumsi semakin besar.

Argumentasi penolakan terhadap kenaikan harga BBM:

Bantahan pertama; Indonesia adalah termasuk negara produsen yang seharusnya diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia. Bila masalahnya adalah patokan harga minyak mentah Indonesia yang dipatok sebesar US$ 90 per barel, dan harus disesuaikan dengan kenaikan harga yang baru, kebijakan ini bisa ditetapkan tanpa harus menaikkan harga BBM yang sangat merugikan rakyat umum. Itu artinya alasan APBN yang akan jebol akibat kenaikan harga minyak dunia tidak benar karena justru kita diuntungkan sebagai Negara produsen.

Bantahan kedua; Bila alasannya adalah subsidi yang tidak tepat sasaran, mengapa kenaikan BBM tidak mengarah pada mempertahankan subsidi bagi konsumen rakyat miskin dan menghapus subsidi pada warga kaya, namun menaikkan secara pukul rata yang akan berdampak pada kenaikan harga pokok khususnya akan memberatkan bagi rakyat miskin?

Bantahan ketiga; alasan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan aparat hukum dari intelejen, kepolisian, tentara di wilayah perbatasan bila mereka tidak sanggup menangkap para penyelundup dan penyeleweng BBM ke luar negeri. Jadi menurut kami hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menaikkan harga BBM.

Bantahan keempat; Penurunan produksi sangat berkaitan erat dengan siapa yang memonopoli sumber minyak kita. Apakah Pemerintah SBY pernah melakukan langkah politik untuk menyelamatkan migas nasional dengan jalan menghambat perusahaan migas asing, atau menasionalisasi perusahaan asing yang merampok dan merugikan rakyat Indonesia tersebut? Jadi menurut kami disini pemerintah harus ada keberanian sikap untuk menolak intervensi asing khsusnya terkait dengan kebijakan energy.

Berdasarkan alasan-alasan dan bantahan tersebut diatas maka Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina mempertimbangkan dengan beberapa aspek berikut:

Aspek Ekonomi

Kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia dan akan terjadi Inflasi yaitu naiknya berbagai harga barang pokok dan hilangnya keseimbangan daya beli masyarakat yang akibatnya bisa menyengsarakan rakyat miskin.

Selain itu kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada industri dalam negeri dimana biaya produksi yang tinggi, usaha menengah mandiri dan pengurangan karyawan (PHK) kemungkinan terjadi.

Aspek Sosial

Dampak yang paling akan dirasakan terhadap kenaikan harga BBM ini adalah munculnya gejolak dan ketimpangan sosial yang akan berakibat pada krisis sosial dan politik.

Dampak yang akan terjadi yaitu kenaikan angka orang miskin di Indonesia akibat kenaikan harga BBM ini bisa jadi akan meningkat, mengingat jumlah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok pasca kenaikan harga-harga ini akan menurun.

Dengan pemutusan hubungan kerja dan bertambahnya kemiskinan bisa memunculkan sebuah masalah sosial baru.

Aspek Hukum

Dengan menaikkan harga BBM pemerintah telah menyalahi konstitusi UUD 45 bahwa Negara berkewajiban” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtera umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan fakir miskin, anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk itu kedaulatan itu ditangan rakyat bukan diserahkan ke pasar karena pasar bukan lah jati diri ekonomi pancasila sehingga UUD 45 dalam pasal 33 ayat 3 dan 4 juga menyatakan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis diatas maka kami dari Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina secara tegas menolak dan menyerukan kepada pemerintah sebagai berikut:

• Menolak keras kenaikan harga BBM karena bisa berdampak sistemik
• Evaluasi ulang anggaran untuk pertahanan sebesar 150 Triliun, dan alihkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
• Re-negosiasi kontrak pertambangan PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia
• Mengoptimalkan penerimaan pajak Negara.
• Stop utang luar negeri.
• Stop pembodohan masyarakat dengan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
• Stop liberalisasi pasar dengan mencabut UU Migas No. 22 tahun 2001.
• Kembali kepada Pancasila dan UUD 1945.

Mari bersama-sama kita merapatkan barisan, bergerak dukung Indonesia ke arah yang lebih baik..

Terimakasih.

Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina